AcehHukum

Berkas Anak Sekda Agara Yang Menghina Aktivis Di Facebook Dilimpahkan Ke Jaksa Akan P18

Aceh Tenggara, Joernalinakor.com – Akun facebook Fioni Aqidah, yang diketahui bernama Fioni Aqidah alias Oni Binti Mhd. Ridwan yang mana saat ini Mhd. Ridwan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 22 Oktober 2020 ditetapkan penyidik berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Facebook sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 Jo Pasal 311 KUHPidana.

Anak Sekda Aceh Tenggara itu dilaporkan oleh Amri Sinulingga, seorang Aktivis Anti Korupsi yang vokal di Kabupaten Aceh Tenggara itu ke polisi setelah akun facebook Fioni Aqidah membuat sebuah postingan di akun facebook miliknya yang isi postingannya seperti ini:
NAMA: Amri Sinulingga. Terimakasih BANYAk dengan anda foto didepan mobil salah satu pejabat itu membuat mobil tersebut viral saya harap mobil tersebut bisa MASUK KEDALAM ACARA reality SHOWWW HITAM PUTIH HAHAHA😂😂😂. DAN MEMALUKANNYA LAGI ANDA Jaksa SEPERTI SEDANG BAHAGIA FOTO DIDEPAN PLAT MERAH TERSEBUT HAHAHA MENGERIKAN.
KEGIATAN: menyebarkan fitnah dan hoax, berlagak seperti mewakili suara rakyat, memang anda Siapa? Anda mahasiswa? 😂😂😂 berlagak membela rakyat padahal kebusukan anda itu merampok pemerintahan DENGAN CARA MENYEBARKAN FITNAH HOAX DAN KASUS YANG SUDAH SELESAI.
PEKERJAAN: LSM KATANYA TAPI FFAKTANYA? MERAMPOK/MERAMPAS PEMERINTAHAN LAGAK SEOLAH ANDA MEMBELA RAKYAT PADAHAL ANDA SEBENARNYA HANYA MENYELAMATKAN PERUT ANDA SENDIRI. Dan dengan bangganya anda foto didepan mobil pejabat DIMANA PEJABAT TSB SELALU ANDA FITNAH TANPA SADAR ANDA MEMPERMALUKAN URAT MALU ANDA SENDIRI. Berlagak sok bersih padahal anda orang yang paling hina.

Setelah postingan itu viral di media sosial dan banyak warga netizen komentar, bahkan ada pertengkaran seorang netizen dengan anak Sekda pemilik postingan yang tak etis itu, setelah saya pikir-pikir dengan matang, maka pada tanggal 24 Oktober 2019 saya laporkan ke Polres Aceh Tenggara. Laporan polisi itu beromor: LP/B/315/X/2019/ACEH/RES AGARA. Setelah laporan diterima oleh Polres Aceh Tenggara prosesnya memang berjalan, “tapi berjalan ditempat”. Kata Amri Sinulingga kepada media ini, Jum’at 11/12/2020.

Proses laporan anak pejabat ini memakan waktu yang terbilang sangat lama, jelas Aktivis itu. Karena proses hukumnya berjalan ditempat, saya laporkan kepada OMBUDSMAN Republik Indonesia di Jakarta, setelah laporan saya diterima lalu pihak OMBUDSMAN RI dari Jakarta menghubungi saya dan mengatakan kalau OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh ada di Banda Aceh dan laporan bapak kami supervisi ke OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh ya, kata Amri Sinulingga menjelaskan. Setelah ditangani oleh OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh, tanggal 22/6/2020 sekira pukul 15.14 WIB Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husein mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya yang isinya mengatakan “Hari Kamis, 18.6.2020 sudah kami temui Kapolres Aceh Tenggara untuk meminta di Tindak Lanjuti laporan anda sesuai prosedur”, demikian isi pesan WhatsApp dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh itu, terang Amri.

Setelah melalui proses hukum yang tidak lazim itu, akhirnya pada hari Kamis tanggal 22/10/2020 Fioni Aqidah anak Sekda Aceh Tenggara itu ditetapkan polisi statusnya menjadi TERSANGKA.

Berkas perkara tersangka Fioni Aqidah yang merupakan warga Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara itu polisi mengirimkan berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), hal itu saya ketahui hari ini, setelah saya menerima surat SP2HP dari polisi, surat SP2HP dari polisi itu bernomor: B/211/XII/2020/Reskrim, tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, AKP Purwanto, SH, MH.

Melalui WhatsApp awak media ini mengirimkan pesan konfirmasi untuk pemberitaan kepada Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, AKP Purwanto, SH, MH, yang isinya:
[11/12 14.08] Assalamu’alaikum,
Wr, Wb,,, Abang Nda Kasat Reskrim.
Ijin Abang Nda 🙏
Untuk melengkapi pemberitaan ada yang harus saya mintai tanggapan dari Abang Nda Kasat Reskrim, terkait surat yang Abang Nda tandatangani tanggal 10 Desember 2020, Nomor: B/211/XII/2020/Reskrim, Perihal: SP2HP yang menyebutkan bahwa pengiriman berkas tahap I atas nama Fioni Aqidah kepada JPU. Didalam SP2HP itu tidak disebutkan bahwa tersangka perkara Pidana diduga “Mengambil gambar tidak meminta persetujuan pemiliknya yang diatur dalam Pasal 115 UU Hak Cipta yang mengatakan sebagai berikut:
Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kenapa?…..
(Gambar terlampir)
Atas atensi dan kerjasama yang baik dari Abang Nda Kasatres saya ucapkan terimakasih.
Wassalam 🙏

Setelah 1 jam Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara itu menjawab
[11/12 15.09] Kasatres AKP Suparwanto: Wassalam. Jawabnya singkat.

Dikantor Kejaksaan Negeri Kutacane awak media ini hendak mengkonfirmasi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), berhubung Kasi Pidum tidak ada yang ada hanya stafnya. Ketika ditanyakan apakah benar berkas tersangka Fioni Aqidah sudah diterima oleh Jaksa? Staf Kasi Pidum itu mengatakan, benar berkas tersebut sudah kami terima. Ketika ditanya siapa Jaksa yang menangani kasus ini? Ia mengatakan kalau Jaksanya sedang keluar kota, nanti hari Senin dia sudah masuk kantor. Ketika awak media ini menunjukan surat SP2HP dari polisi, staf Kasi Pidum itu membaca surat itu, setelah ia baca, staf Kasi Pidum itu lalu ditanya tentang tidak dimasukkannya mengambil gambar/foto miliki orang lain tanpa ijin. Staf Kasi Pidum itu mengatakan, kalau masalah itu saya tidak tau, kalau gak salah Jaksanya sudah membuat P-18 (Hasil Penyelidikan Belum Lengkap) dan Jaksa akan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi). Kata staf Kasi Pidum itu mengakhiri. (Red-MOJI)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close