Aceh

Bupati Aceh Tenggara Diduga Pungli Calon Pj Kepala Desa Rp 20 Juta, Begini Kata Anggota DPRK

Aceh Tenggara, Joernalinakor.com – Terkait “Bupati Aceh Tenggara Diduga Pungli Calon Pj Kepala Desa Rp 20 juta”. Hari ini Kamis 26 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sebelum digelarnya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara masa sidang I tahun 2020/2021 tentang Rancangan Qanun Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, didalam ruang rapat Ketua DPRK Agara, awak media ini bertemu sama Rudi, SE, salah seorang anggota DPRK Aceh Tenggara dari Partai NASDEM, ketika diminta tanggapannya, Rudi, SE mengatakan, memang waktu itu ada teman saya datang kerumah, dia datang bersama temannya. Temannya itu menceritakan apa permasalahan yang sedang dia alami, yaitu mengenai calon Pj Kepala Desa Salang Sigotom yang sudah mendapat surat disposisi dari Bupati, walaupun dia sudah mendapatkan surat disposisi dari Bupati, tapi yang diangkat menjadi Pj Kepala Desa Salang Sigotom bukan dirinya, tapi yang dilantik malah orang lain. Kata Anggota DPRK Aceh Tenggara dari Komisi A membidangi Pemerintahan itu.

Waktu itu dia meminta pendapat saya terkait permasalahan tersebut, kata Rudi, SE. Diteruskan, waktu itu saya katakan, “kalau pendapat saya, jumpai saja Bupati dan minta pertanggungjwabannya terkait disposisi dari Bupati Aceh Tenggara itu, sebut Rudi, SE.

Ketika ditanya dugaan pungli Rp 30 juta dalam pengurusan menjadi Pj Kepala Desa, Rudi, SE mengatakan, memang hal itu ada diceritakan kepada saya, saya minta kepada calon Pj Kepala Desa yang tidak dilantik itu membuat surat pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, agar kami bisa menindaklanjuti permasalahan tersebut. Kalau suratnya sudah masuk ke DPRK, nanti Ketua DPRK mendisposisikan kepada kami di Komisi A, kalau disposisi dari Ketua DPRK itu sudah kami terima, terlebih dahulu kami di Komisi A menggelar rapat untuk membicarakan permasalahan yang dilaporkan dan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan, itu akan tertuang nantinya didalam agenda rapat tersebut, kata Rudi, SE.

Apakah calon Pj Kepala Desa tersebut sudah meminta pertanggungjawaban disposisi dari Bupati? Rudi, SE mengatakan, saya tidak tau, karena sampai sekarang calon Pj Kepala Desa itu tidak memberitahukanya kepada saya, pungkas anggota Komisi A DPRK Aceh Tenggara itu mengakhiri.

Sebelumnya media ini sudah memberitakan dengan judul “Bupati Aceh Tenggara Diduga Pungli Calon Pj Kepala Desa Rp 20 Juta”.

“Sudah Jatuh Ditimpa Tangga”, pribahasa inilah yang dialami oleh seorang Calon Pj Kepala Desa di Aceh Tenggara. Pasalnya, meski dirinya sudah membayar 30 juta dan sudah mendapat disposisi dari Bupati Aceh Tenggara untuk menjadi Pj Kepala Desa, tapi yang dilantik menjadi Pj Kepala Desa malah orang lain dan ironisnya, setelah itu calon Pj Kepdes tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa yang sudah dia emban sejak tahun 2013 dan kini telah diangkat Sekretaris Desa Salang Sigotom yang baru.

Pada tanggal 25/9/2020 awak media ini ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Oscar Nenggolan, jabatan Sekretaris Desa dan dirinya mengatakan sedang mencalonkan diri menjadi Pj Kepala Desa Salang Sigotom, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memuluskan saya menjadi Pj Kepala Desa, sama Camat sudah saya kasih 10 juta, sewaktu menyerahkan uang 10 juta itu saya sendirian, kata Oscar. Tapi kalau sama Bupati ada saksinya, saksinya ipar saya (inisial) H, L, M dan N. Setelah Bupati mengeluarkan selembar kertas disposisi yang isi disposisi Bupati Aceh Tenggara tersebut “Camat Deleng Pokhkisen agar di buatkan rekom dari Camat”, lembaran disposisi dari Bupati Aceh Tenggara itu tertanggal 1/9/2020″. Lalu uang 20 juta tersebut saya berikan sama ajudan Bupati dirumah Bupati di jalan Amaliun, Medan. Sebut Oscar.

Diteruskan Oscar, setelah disposisi dari Bupati Aceh Tenggara saya pegang, maka kami pulang ke Aceh Tenggara dan disposisi dari Bupati itu saya berikan kepada Camat Deleng Pokhkisen. Tapi yang diangkat menjadi Pj Kepala Desa Salang Sigotom bukan saya. Kata Oscar yang merasa keheranan.

Camat Deleng Pokhkisen, Zainul Arifin,SE ketika dikonfirmasi awak media ini beberapa waktu lalu diruang kerjanya mengatakan, memang benar ada disposisi dari bapak Bupati, tapi setelah saya berkoordinasi sama bapak Bupati, bapak Bupati memerintahkan orang lain, maka dari itu saya membuatkan rekom hanya satu dari Kecamatan, kata Pak Camat. Ketika ditanya prihal uang Rp 10 juta dari Sekretaris Desa atau Calon Pj Kepala Desa itu, Camat Deleng Pokhkisen mengatakan, uang tersebut sudah saya kembalikan, akunya.

Setelah tidak diangkat menjadi Pj Kepala Desa, tapi malah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Salang Sigotom, hal tersebut diketahui dari Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor:141/194/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Salang Sigotom, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara.

Memperhatikan surat Camat Deleng Pokhkisen Nomor: 141/54/2020, tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Calon Sekretaris Kute Salang Sigotom, Kecamatan Deleng Pokhkisen. Memutuskan, Menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kute Salang Sigotom, Kecamatan Deleng Pokhkisen.

Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara: OSCAR OTTO LUMBAN RAJA dari jabatannya sebagai Sekretaris Kute Salang Sigotom disertai ucapkan terimakasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua, mengangkat Saudara LETJON sebagai Sekretaris Kute Salang Sigotom dan kepadanya diberikan penghasilan Tetap setiap bulan sebesar Rp 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara. ASLI PUTUSAN ini diberikan kepada Sekretaris Kute yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kutacane pada tanggal 4-11-2020, Bupati Aceh Tenggara, Wakil BUKHARI ditandatangani.

Apakah Camat Deleng Pokhkisen sudah mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?… Tanya Oscar mengakhiri. (A.Sinulingga)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close