AdvertorialBekasiLegislatif

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Ingatkan Pemkab Dalam Penanganan Banjir Di Musim Penghujan

KAB.BEKASI, Joernalinakor.com — DPRD Kabupaten Bekasi melalui Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Uriyan Riana mengingatkan Pemkab Bekasi untuk segera melakukan tindakan menuntaskan permasalahan banjir di daerah rawan banjir terutama di bantaran kali seputaran Kabupaten Bekasi.

Ketimbang mengurusi rotasi jabatan lebih baik mengurus permasalahan banjir di Kabupaten Bekasi, pasalnya saat ini telah memasuki musim penghujan sehingga ratusan ribu masyarakat yang tinggal di bantaran kali terancam bencana banjir.

“Kita jangan kita sibuk berpolitik saja, yang hanya dipikirkan dan diomongin siapa wakil bupati Bekasi nanti, pemkab juga jangan hanya mengurusi permasalahan mutasi segala macam, akhirnya birokrasi bekerja tidak maksimal. Masalah banjir itu lebih penting!!!” kata Uriyan saat dikonfirmasi, Jumat (24/9/2021).

Berdiskusi mengenai banjir setelah memasuki musim penghujan dinilainya terlambat sehingga program-program penanganan banjir yang seharusnya sudah selesai di akhir tahun, menjadi lambat dituntaskan.

“Ini jadi masalah yang klasik bagi Kabupaten Bekasi. Jangan malah pas musim hujan, kita baru rapat, telat namanya,” tutur Uriyan yang duduk di Komisi III itu.

Apalagi Kabupaten Bekasi dialiri sungai-sungai besar yang kewenangannya berada dalam ranah BBWS, sehingga diperlukan koordinasi antar instansi yang memakan banyak waktu.

“Kita harus sering duduk bareng antar Pemkab Bekasi, BBWS sama DPRD agar permasalahan pembenahan kali-kali bisa lebih komprehensif. Kenapa? Karena kami juga banyak menerima aduan dari masyarakat yang kalau musim ujan kebanjiran, kalau musim panas kekeringan,” kata Uriyan.

Ia juga meminta agar kedepannya, postur anggaran lebih difokuskan kepada masalah-masalah esensial yang membutuhkan penanganan secara cepat agar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Uriyan tak menginginkan Kabupaten Bekasi kembali merugi triliunan rupiah akibat terdampak banjir seperti yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu.

“Jadi harus diantisipasi. Anggaran itu harusnya berbicara masalah efektivitas penggunaan, jangan kita membuat proyek anggaran yang malah tidak dibutuhkan, seolah-olah jadinya anggaran banyak yang tidak tepat sasaran. Harus dicari skala prioritasnya untuk masyarakat,” jelas Uriyan. (MOJI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *