AcehCorruptionHukum

Kasus Korupsi Di Kejari Agara Mangkrak, Fitrah Diduga Gagal Wujudkan Clean Government

ACEH TENGGARA, Joernalinakor.com Penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus korupsi dalam menciptakan clean government.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, Muhammad Saleh Selian mengatakan, persoalan korupsi di Kabupaten Aceh Tenggara
merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua “lini kehidupan bermasyarakat” sudah terjangkit wabah korupsi, bahkan lebih berbahaya dari wabah virus Corona, bahkan prilaku korupsi seolah-olah sudah menjadi “budaya”, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini Pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku korupsi tersebut.

Mengapa sulit diberantas?, apakah karena perangkat hukum yang ada tidak berfungsi? adakah salah persepsi dalam penerapannya?, atau, apakah karena aparat penegak hukum kita sudah tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi?, ataukah karena tidak ada “political will” dari penguasa Negara? pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan problem kita bersama yang memerlukan jalan keluarnya, agar kegiatan korupsi dapat diperkecil dan dicegah keberlangsungannya. Sebut Bupati LIRA kepada Media Nasional Joernal Inakor.

Secara fenemenologis ditemukan bahwa perjuangan reformasi dalam penegakan hukum harus bersifat sinambung dan partisipasif, karena, kasus korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, keserakahan, dan tipu muslihat, untuk memberantas korupsi diperlukan “political will” dari berbagai elemen negara, adanya political will, mutlak menjadi syarat pra-kondisi menuju Pemerintahan yang bersih dan Pemerintah yang baik, dalam memberantas korupsi, mutlak diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki “kebebasan fungsional dan persoonlijk” dengan menjunjung tinggi supremasi of moral dan memiliki doktrin “to bring justice to the people”, pemberantasan kasus korupsi, ternyata tidak punya kemampuan apabila hanya mengandalkan pada hukum positif saja, lebih jauh nampaknya masih perlu ditemukan dasar-dasar keilmuan obyektif, agar kasus korupsi dapat diadili dan pelakunya dihukum.

Korupsi di Aceh Tenggara sudah menjamur bukan rahasia umum lagi, dari Pemerintahan di Kabupaten maupun di desa-desa, banyak perbuatan kejahatan melanggar hukum namun oknum pejabat seolah-olah belum merasa takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, sampai pemerintah membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi di negara ini, yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Kabupaten Aceh Tenggara banyak aktivis anti korupsi yang turut serta berupaya ikut untuk pencegahan korupsi yang karena sudah diamanahkan didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ironisnya Aparat Penegak Hukum (APH) mengkriminalisasi para aktivis anti korupsi tersebut. Dalam hal ini kasus dugaan korupsi banyak yang sudah dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum, dari kasus besar sampai kasus korupsi dana desa, salah satunya kasus monografi desa tahun 2016 – 2017 Rp. 7 M disinyalir merugikan keuangan Negara Rp.3 Milliar yang sudah viral di tengah-tengah masyarakat Aceh Tenggara, kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, pintu masuk kasus monografi desa tersebut bermula dari laporan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, sebut Muhammad Saleh Selian.

Menurut Bupati LIRA Agara, terkait penyalahgunaan Dana Desa Lawe Kihing Kecamatan Bambel pada Tahun 2017, pun demikian sampai saat ini belum ada titik terangnya.

Dilanjutkan Saleh Selian, proyek monografi desa tersebut terhitung Mega Kerupsi dilevel Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, ironisnya sampai saat ini pihak Perusahaan CV. Senantiasa Banderang Langsa selaku pihak ketiga belum pernah dipanggil oleh pihak Kejaksaan, sebut Saleh Selian.

Banyak lagi kasus-kasus lainya yang sudah di laporkan oleh para aktivis anti korupsi serta masyarakat, namun sampai sekarang tidak ada penanganan yang serius dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara yang saat ini di pimpin oleh Fitriah, SH dan diduga masih mangkrak, sehingga timbul indikasi ada dugaan kasus korupsi yang di laporkan para aktivis dan masyarakat di Kejari itu di petieskan.

Saya mendapat informasi, kata Bupati LIRA Agara, bahwa Pak Fitrah, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara di mutasi ketempat lain dan digantikan dengan Kajari Agara yang baru yaitu Saifullah, SH, para  aktivasi anti korupsi menilai tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu sangat tepat, karena semenjak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara di pimpin Fitriah, SH kinerjanya di anggap buruk atau gagal mewujudkan clean government, serta tidak mampu memberantas korupsi di Kabupaten Aceh Tenggara, dan bahkan terkesan alergi terhadap Wartawan dan Aktivis.

Mangkraknya penanganan kasus monografi desa tersebut diduga tidak ada keseriusan dari Kajari Fitriah untuk menagani kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh aktivis anti korupsi di Agara ini, menurut Bupati LIRA kasus tersebut lebih baik diambil alih oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Para aktivis anti korupsi dan masyarakat Aceh Tenggara sangat berharap agar pak Syaifullah sebagai pengganti Fithrah, SH nantinya lebih baik dan komitmen dalam penegakan hukum serta penanganan kasus korupsi di Agara dan mampu menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat, aktivis dan insan pers, dan yang paling penting kiranya nanti Kajari Agara yang baru bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi yang diduga mangkrak itu, harap Muhammad Saleh Selian mengakhiri. (MOJI 44)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close