KEGIATAN DI DISDIK JABAR MENERAPKAN PROKES ATAUKAH SANGAT POLITIS???
BANDUNG, Joernalinakor.com – Pelantikan pejabat Administrator, pengawas serta pejabat fungsional pada 545 Orang Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang langsung dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat H. Ridwan kamil di Gedung Pakuan Bandung, terbanyak dari jumlah pejabat yang dilantik adalah pejabat dari lingkungan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan keterangan dari Edi Purwanto ( Plt. Kasubag Kepegawaian dan Umum Disdik jabar ) yang di damping staff nya di aula Ki hajar Dewantara saat ditanya media berapa keseluruhan yang dilantik dari Disdik Jabar, menurutnya sebanyak 239 terdiri dari guru, pengawas dan jabatan fungsional . (18/2).
Pelantikan secara simbolis dihadiri oleh para pejabat yang dilantik dari ASN dilingkungan Disdik Jabar hingga pejabat Perwakilan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan ( KCD) satu sampai 13 dikota / Kabupaten di Jabar , dalam aula menyaksikan Gubernur Jabar yang tengah melantik langsung secara virtual di gedung Pakuan, berdasarkan daftar absensi yang ada sekitar 25 Orang pejabat dan ASN lingkungan Disdik Jabar hadir di aula Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan protokol kesehatan yang super ketat, aturan hasil surat Swab baru masih diterapkan pada peserta yang hadir dan masuk kedalam aula, namun sayangnya aturan itu tidak merata, tidak diterapkan pada seluruh orang yang masuk dalam aula, pegawai Disdik Jabar yang keseharian keluar masuk kantor dan bebas bergaul diluar kantor dengan masyarakat luas, tidak diwajibkan aturan itu dan masih banyak yang mengantongi hasil Swab yang keluar hasil test Swab ditahun 2020.
Pelantikan yang super ketat di Disdik Jabar, yang hanya dihadiri para pejabat yang terlantik serta ASN dari Kepegawaian dan Umum Disdik Jabar ini, seolah sangat politis dan begitu tertutup untuk diliput media, walaupun Disdik Jabar sangat kaya dengan pengadaan yang dibeli dari anggaran negara dan bisa mendukung fasilitas untuk melakukan liputan virtual bagi media karena dilarang masuk, virtual pun tidak ada, pertanyaan besar ada apa dengan Disdik Jabar terpantau sangat politis cukup diketahui orang yang diundang dan pejabat saja, terlebih ditengah Pandemi Covid seakan menjadi garis untuk pelayanan bagi tamu yang tidak mampu membawa hasil Swab terbaru karena keterbatasan ekonomi untuk menjangkau biaya Swab . ( FRD)
