Komisi II DPRD Karawang Kecewa Atas Pembentukan Pansel Pemilihan Pimpinan Perumda Tirta Tarum
KARAWANG, Joernalinakor.com – Ketua Komisi II DPRD Karawang, Asep Dasuki memanggil Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Pimpinan Perumdam Tirta Tarum yang dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan Komisi II DPRD sebagai mitra strategis.
Asep Dasuki mengaku pihaknya mengetahui keberadaan Pansel terbentuk setelah ramai pemberitaan media. Sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumdam Tirta Tarum, tidak pernah melibatkan DPRD dalam pembahasan seleksi direksi tersebut.
“Perumdam itu kan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana melayani masyarakat, jika tidak ada keterbukaan, dengan kami saja tidak transparan,” kata Asduk sapaannya usai memimpin Rapat, Kamis (26/1/2023).
Baca juga: DPRD Jabar Godok Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja
Legislator PKB ini menambahkan, pada pertemuan tersebut pihaknya juga mempertanyakan soal regulasi sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dilaksanakan Pansel.
“Terkait seleksi direksi seharusnya diadakan rutinitas pertemuan. Bahkan ini pun baru pertama kali adanya pertemuan, sebelumnya Komisi II tidak pernah dilibatkan. Seharusnya dari awal melibatkan Komisi II,” terangnya.
Lebih lanjut ia menerangkan meski Pansel memaparkan jika menjaring calon direksi dengan menggunakan sistem PO BOX, pihaknya pun berharap seleksi dilakukan secara terbuka dengan menampakkan para calon direksi sesuai dengan aturan.
“Pansel membuka penjaringan selama dua minggu, sementara ditutup tanggal 3 Februari, kata Pansel tinggal nyontreng-nyontreng, kemudian diumumkan hasilnya tanggal 6 Februari. Hanya 3 hari menentukan Direksi perusahaan yang asset-nya 200 Miliar lebih. Apakah bisa dipertanggungjawabkan,” ketusnya.
Baca juga:Torehkan Capaian Gemilang di 2022, Perumdam Tirta Tarum Gelar Muhasabah
Ia berharap jika para calon kandidat direksi dapat dipublish beserta background-nya masing-masing, itu akan lebih dinilai transparan. Terlebih banyak anggapan miring, sebab tertutup dari publikasi terkait mekanisme seleksi.
“Ada rumor di luar, Pansel ini jagoan tidak transparan terhadap masyarakat, kepada Perwakilan Rakyat saja tidak terbuka. Yang akhirnya menjadi rumor di lapangan kalau ada yang ‘dijagokan’ dalam seleksi tersebut,” pungkasnya. (Aisyah)
