HeadlineUtama

Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien Covid-19, Advokat Ini Daftarkan Uji Materi ke MK

Aceh Tenggara, Joernalinakor.com – Dilansir dari m.hukumonline.com. Advokat Muhammad Sholeh beserta enam koleganya mendaftarkan permohonan uji materi sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan kerahasiaan data pasien coronavirus disease (Covid-19) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan Sholeh kepada hukumonline, pendaftaran itu dilakukan secara daring. “Kami daftar via online,” jelasnya melalui pesan telepon genggam.

Pemohon prinsipal bukanlah ketujuh advokat. Mereka mewakili dua warga Surabaya yang merasa khawatir atas penyebaran Covid-19 dan merasa terganggu hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan uji. Menurut Sholeh, permohonan ini diajukan karena kerahasiaan data pasien corona justru menimbulkan kekhawatiran bagi warga.

Pemohon pertama, seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak, merasa sangat khawatir penyebaran corona yang massif. Pemohon kedua, seorang warga penjual kopi yang merasa khawatir ada pelanggan warungnya positif corona tanpa diketahui karena data pasien Covid-19 dan orang-orang yang dalam pengawasan tidak diketahui. Intinya, menurut Sholeh, kliennya berkepentingan agar hidup sehat tanpa rasa waswas ketakutan tertular virus corona yang mematikan.

Itu sebabnya, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 48 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketiga pasal yang dimohonkan uji dinilai bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pasal 48 UU Praktik Kedokteran mengatur tentang kewajiban dokter dan dokter gigi menjaga rahasia kedokteran. Ayat (2) Pasal ini menyebutkan: “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 38 UU Rumah Sakit mengatur kewajiban setiap rumah sakit menjaga kerahasiaan kedokteran. Ayat (2) mengatur hal senada dengan rumusan UU Praktik Kedokteran. Rumah Sakit hanya dapat membuka data pasien untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 73 UU Tenaga Kesehatan mewajibkan setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan menyimpan rahasia penerima layanan kesehatan. Ayat (2) pasal ini menegaskan bahwa rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, permintaan penerima layanan kesehatan, atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal tersebut dinilai menghalangi kepentingan konstitusional para pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai pasien yang sudah terkena Covid-19. Jika informasi itu dibuka, para pemohon dapat mencegah diri mereka atau setidak-tidaknya meminimalisasi potensi tersebar. Para pemohon berpandangan bahwa mengungkap data pasien Covid-19 justru berdampak positif, yakni melakukan deteksi dini dan mengurangi penyebaran. Jika warga mengetahui siapa saja yang sudah positif, warga justru dapat mencegah diri mereka untuk tidak menjadi sasaran penyebaran.

Dalam permohonannya, kuasa hukum kedua pemohon menunjukkan fakta jumlah warga yang sudah dinyatakan positif, Orang Dalam Pengawasan, pemantauan, dan pasien yang sudah meninggal dunia. Intinya, ada penyebaran Covid-19 yang sangat massif. Alih-alih mengungkap informasi pasien, Presiden Joko Widodo justru menegaskan agar data pasien tidak dibuka ke publik. Padahal menurut pemohon, penyebaran virus begitu cepat antara lain warga tidak tahu siapa saja yang sudah positif sehingga warga tidak dapat menghindarkan diri.

“Para pemohon berpendapat salah satu kenapa penyebaran begitu belum satu bulan sudah mencapai 500 penderita virus corona dikarenakan pemerintah sejak awal tidak mau membuka data pasien yang terpapar virus corona dengan anggapan melanggar Undang-Undang jika mengumumkan pasien virus corona”.

Sebelum permohonan ini didaftarkan Sholeh dan keenam koleganya, kerahasiaan data pasien Covid-19 menjadi kontroversi. Seperti sikap pemerintah pusat selama ini, sebagian orang menganggap data pasien itu harus dilindungi karena menyangkut privasi. Itu sebabnya ketika ada walikota yang mengafirmasi alamat lengkap pasien, warga langsung menghujat. Sebaliknya, muncul petisi dan pandangan personal dari komisioner Komisi Informasi bahwa data pasien itu penting dibuka untuk kepentingan yang lebih besar.

Permohonan yang diajukan kedua warga Surabaya diwakili advokat Muhammad Sholeh dkk akan membuka diskursus kontroversi kerahasiaan data pasien Covid-19 ini ke jenjang yang lebih luas dan konstitusional. Dalam petitumnya, para pemohon meminta pasal-pasal yang dimohonkan bertentangan dengan UUD 1945. (Amri Sinulingga78)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close