AcehCorruptionHukum

Misteri Tebang Pilih Kasus Korupsi Rp 21,4 Milyar APBD Aceh Tenggara, Fitrah Bungkam

Aceh Tenggara, Joernalinakor.com – Ketua Lembaga Satuan Gerakan Anti Korupsi dan Advokasi Rakyat (SANGKAR) Aceh Tenggara (Agara) Rudi Tarigan mengatakan, Kasus Korupsi Rp 21,4 Milyar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agara Tahun 2004-2006 ini pada awalnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Rudi Tarigan kepada Joernal Inakor, Senin 1/6/2020 di Kutacane.

Dilansir dari media http://id.portalsatu.com yang berjudul “Bupati Gayo Lues Jadi Tersangka Kasus Korupsi”, begini isi berita portalsatu.com tanggal 28 May 2014 tersebut:
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan Bupati aktif Gayo Lues, Ibnu Hasyim sebagai tersangka kasus korupsi ABPD Aceh Tenggara (Agara), tahun anggaran 2004-2006 sebesar Rp 21, 4 miliar. Berkas mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Agara masa bupati Armen Desky itu, dalam waktu dekat akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang selanjutnya diteruskan ke Pengadilan Tipikor, Banda Aceh.

Selain Ibnu Hasyim, penyidik juga menetapkan mantan Setdakab Agara, Martin Desky dalam kasus “warisan” mantan Bupati Agara, Armen Desky tersebut.

Sebelumnyan, tahun 2009 silam, hakim Tipikor Jakarta Pusat, telah menvonis mantan Bupati Agara, Armen Desky 4 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta pada kasus serupa. “Benar, ada dua tersangka, yakni Ibnu Hasyim dan Martin Desky. Kami menilai keduanya turut serta melakukan korupsi bersama Armen Desky, terpidana sebelumnya,” kata Kasipenkum Kejati Aceh, Amir Hamzah, Rabu (28/5).

Menurut Amir, berkas keduanya di tingkat tim Pidana Khusus (Pidsus) hampir rampung. Dalam waktu dekat, katanya, sudah masuk pelimpahan tahap II ke JPU.

Data yang diperoleh, keterlibatan Bupati Gayo Lues dalam kasus APBD Agara 2004-2006 ini berawal dari putusan Hakim KPK terhadap mantan Bupati Agara, Armen Desky tahun 2009 lalu.

Dalam putusan No.19/Pid.B/TPK/2009/PN. Jkt.Pst, Armen Desky dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi APBD 2004-2006 Kabupaten Aceh Tenggara.Tidak hanya sendiri, dana negara dikorupsi bersama 16 bawahannya.
Atas dasar tersebut, KPK melalui surat No.R/133/01-20/04/2012 tanggal 5 April 2012 mengintruksikan kepada penyidik ke Kejati Aceh untuk membuka dan mengusut kembali kasus tersebut. Nama Ibnu Hasyim dan Martin Deski, bahkan langsung disebut KPK. Martin Desky selaku Sekda Agara saat itu, menerima aliran dana sebesar Rp1.892.600.000. Namun, terakhir uang ini telah dikembalikan ke kas negara.

Sementara Ibnu Hasyim menerima aliran dana Rp1.305.000.000, namun dana tersebut juga sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK. Beberapa nama lain yang turut menikmati yakni, M. Ridwan Rp250 juta, Abdul Manan Rp412 juta dan MHD Yusuf Rp213 juta.

Dilansir dari media https://habadaily.com/polhukam/773/korupsi-apbd-agara-rp-214-miliar-spm-dibuat-setelah-uang-cair.html yang berjudul “Korupsi APBD Agara Rp 21,4 Miliar, SPM Dibuat Setelah Uang Cair” diberitakan oleh media hanadaily.com pada tanggal 05 Desember 2014 yang isi beritanya sebagai berikut: Pada persidangan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh Tenggara (Agara) tahun 2004-2006 terungkap bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) dikeluarkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan setelah uang dicairkan dalam bentuk kasbon oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Korupsi ini melibatkan mantan Sekratris Daerah (Sekda), Marthin Desky dan mantan Pemegang Kas Agara, M Yusuf I dan tengah mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Pada sidang, Kamis (4/12) yang dipimpin majelis hakim Syamsul Qamal, didamping hakim Saiful As’ari dan Zulfan Effendi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi, yakni mantan Kasubag Keuangan Agara, M Ridwan, mantan Kasubag Verifikasi Keuangan Jamrin Desky dan mantan Wakil Kepala Cabang BPD Takengon Jasri.

Saksi M Ridwan dalam keterangannya mengakui telah terjadi kasbon di Aceh Tenggara tahun 2004-2006. Menurut Ridwan, selaku Kasubag Keuangan Pemkab Agara waktu itu. Ia pernah membuat SPM untuk Bantuan Sosial (Bansos) kepada sejumlah Ormas di Agara. Namun, dia tidak mengetahui apakah dana tersebut benar-benar untuk Ormas.

“SPM ini dibuat setelah uangnya cair. Artinya dibuat untuk pertanggung jawaban kepada bidang keuangan yang waktu itu dipimpin Abdul Manan,” jelas M Ridwan.

Dikatakannya, pembuatan SPM itu dikerjakan atas perintah bupati Armen Desky, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dana Bansos Agara waktu itu. “Jadi kami hanya menjalankan perintah dari bupati saja,” katanya.

Hal sama disampaikan saksi Jamrin Desky. Kata dia, saat itu ia pernah menverifikasi sejumlah proposal Ormas yang masuk ke Pemkab Agara. Tetapi, wewenang untuk melolos uang Bansos merupakan wewenang KPA dan Pemegang Kas. “Saya sebatas menverifikasi proposal yang masuk saja,” katanya.

Sementara saksi Jasri menyebutkan, pernah mencairkan sejumlah uang kepada Pemkab Agara sesuai permintaan melalui cek yang ditandatangi bupati waktu itu. Soal dana tersebut diperuntukkan ke Bansos, Jasri mengaku tidak mengetahuinya.

“Tugas kami sebatas mencairkan uang sesuai jumlah dalam cek. Itu pun apabila prosedur spesimen dalam cek itu sudah sesuai aturan perbankan,” ujarnya.

Setelah pemeriksaan ketiga saksi ini, majelis hakim menutup sidang. Sidang terdakwa Marthen Desky dan M Yusuf tersebut kembali digelar, Kamis 12 Desember 2014 masih dengan agenda pemeriksaan saksi.

Menurt JPU Ramadi Agus, pada kasus APBD Agara yang merugikan negara Rp 21,4 miliar ini pihaknya menetapkan lebih kurang 23 saksi. “Yang baru kami periksa 6 saksi, berarti masih ada 17 saksi lagi,” rincinya.

Perkara korupsi APBD Agara tersebut terjadi pada 2004-2006. Kasus ini awalnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan menetapkan seorang tersangka, yaitu mantan Bupati Agara, Armen Desky. Pada tahun 2009, Armen Desky dihukum KPK selama 4 tahun penjara dan sejumlah denda.

KPK kemudian menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut kembali kasus ini. Penyidik Kejati selanjutnya menetapkan dua tersangka (kini terdakwa), mantan Sekda Marthen Deski dan mantan Pemegang Kas M Yusuf I.

Kedua terdakwa kini mulai disidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh akhir November 2014 dan kedunya ditahan di Rutan Kajhu, Aceh Besar.

Wartawan Joernal Inakor Aceh Tenggara melakukan investasi dan menemukan dua Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kasus korupsi tersebut dengan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Bna menyebutkan, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

  1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 September 2014
    sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan 14
    Nopember 2014;
  3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane sejak tanggal 23 Oktober
    2014 sampai dengan 11 Nopember 2014; dan putusan dengan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna menyebutkan, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:
  4. Penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
  5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan 14
    Nopember 2014;
  6. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutacane sejak tanggal 23 Oktober 2014
    sampai dengan 11 Nopember 2013. Pada halaman 60 putusan tersebut MUHAMMAD RIDWAN, S.E, M.Si yang saat ini sedang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Aceh Tenggara dihadirkan sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Didalam putusan tersebut mengatakan MUHAMMAD RIDWAN, S.E, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    •Saksi ada menerima uang lembur dalam kurun waktu tahun 2004-2006
    sejumlah Rp. 250.000.000 dan sudah saksi kembalikan ketika diperiksa di KPK dalam perkara Armen Desky.

Dilansir dari https://m.detik.com yang berjudul “Jaksa Agung: Kembalikan Uang Hasil Korupsi Tak Hilangkan Hukuman” lalu kenapa para pelaku kasus korupsi APBD Agara tahun 2004-2006 yang sudah mengembalikan uang ke negara tidak menjalani hukuman pidananya, malah menjadi pejabat?

Berdasarkan isi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melakukan penahanan adalah penyidik Kejaksaan Negeri Kutacane, lalu hari ini Senin 1/6/2020 tepatnya pada pukul 13.45 WIB awak media Joernal Inakor mengkonfirmasi Fitrah, SH Kejari Kutacane melalui WhatsAppnya, yang berbunyi sebagai berikut: Assalamualaikum,
Wr, Wb,,,, Pak
Saya mau konfirmasi untuk pemberitaan di media Nasional Joernal Inakor.
Yang ingin saya konfirmasi adalah:
Para pelaku korupsi APBD Agara tahun 2004-2006 penyidiknya dari Kejaksaan Negeri Kutacane dan penyidik Kejari Kutacane yang melakukan penahanan terhadap kedua pelaku korupsi APBD Agara tersebut, kenapa penyidik Kejari Kutacane tidak memproses hukum para pelaku yang lain?
Atas atensi dari Bapak, saya ucapkan terimakasih. Wassalam.

Hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi joernalinakor.com , Fitrah Bungkam. (Amri Sinulingga78)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close