KAB. PANGANDARAN

Pangandaran Menuju Kabupaten Layak Anak

Parigi, joernalinakor.com – Kabupaten Pangandaran sebagai salahsatu Kabupaten termuda di Jawa Barat terus berbenah dan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Pangandaran Juara. Selain itu, sebagai daerah wisata dan mempunyai visi untuk menjadi tujuan wisata berkelas dunia (World Class Destination), tentunya harus didukung oleh adanya rasa aman dan nyaman para pengunjung ketika berwisata ke Pangandaran.

Sejalan dengan hal ini, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2018 tengah mengoptimalkan realisasi Kabupaten Layak Anak (KLA), yang dimana saat ini sudah mencapai tingkat Madya.

Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata yang ditemui di Ruang Kerja beliau pada Hari Senin, 27 Juni 2022 menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Pangandaran tengah menjalani proses menuju Kabupaten Layak Anak.
“Kita ini hampir 10 tahun, baru sekarang kita verifikasi administrasinya sudah di tingkat madya untuk KLA. Jadi dulu selama 9 tahun belum pernah, pratama aja ga pernah. Sekarang alhamdulillah bisa langsung ke madya dan menjalani verifikasi lapangan” ungkapnya.

Kabupaten Layak Anak (KLA) sendiri merupakan Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dari berbagai pihak untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Penilaian atau Evaluasi KLA terdiri dari tingkatan Pratama, Madya, Nindya, Utama dan yang terakhir yaitu Kabupaten Layak Anak, yang dimana untuk dapat menjadi Kabupaten Layak Anak harus dapat memenuhi 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster sebagai berikut :
1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata menuturkan bahwa dalam aspek pendidikan, Kabupaten Pangandaran sudah memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan dengan adanya kebijakan Pangandaran Hebat, pendidikan karakter dengan adanya kebijakan Ajengan Masuk Sekolah.
“Terkait dengan wajib belajar 9 tahun misalnya, dulu kita tidak berfikir untuk KLA tapi bagaimana agar generasi muda ini mendapat pembinaan dan perlakuan istimewa sebagai generasi penerus bangsa, jadi sekolahnya harus diperhatikan, maka ada program pangandaran hebat yaitu sekolah gratis 12 tahun sampai lulus SMA. Yang kedua ada AMS sebagai pendidikan karakter dan mencintai kesenian. Ternyata setelah kita tau sekarang bahwa yang kita lakukan itu adalah bagian dari KLA” tuturnya.

Selain itu, dalam aspek yang berkaitan dengan kesehatan, di Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan upaya penanganan stunting dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), alarm kehamilan dan memantau 1000 hari kehidupan anak.
“Penanganan stunting dan alarm kehamilan, itu kita dulu tidak berpikir untum KLA, tapi berpikir bagaimana agar menekan angka kematian bayi, melindungi 1000 hari kehidupan, stunting dan lain sebagainya” lanjutnya.

Kenyamanan anak tidak terlepas dari adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang bermain dan tempat aktifitas anak.
“Kalau untuk area bermain di tingkat desa, kita sudah ada 13 RTH yang didalamnya ada tempat aktifitas anak-anak, Pangandaran Creative Space, Alun-alun Paamporan dan lain sebagainya sudah bagus, dulu kita tidak berfikir membuat RTH untuk KLA tapi berpikir bagaimana agar orang masuk Pangandaran bisa nyaman” pungkasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran