Aceh

Pemkab Aceh Tenggara Tak Perduli Banyak Jalan Yang Rusak, Ini Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Jalan

Aceh Tenggara, joernalinakor.com — Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, demikian dikatakan Edi Syahputra, pemerhati sosial kepada media ini di Kutacane, Sabtu 26/9/2020.

Pemerhati sosial itu menambahkan, saya menduga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak perduli dengan banyaknya jalan yang rusak dan membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan. Hal tersebut dapat kita lihat dijananan dan hari ini media waspadaaceh.com telah memberitakan masalah tersebut, kata Edi.

Dikatakan Edi Syahputra, hari ini waspadaaceh.com menyebutkan, masyarakat pengguna jalan mengeluh dan mendesak pihak Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara agar segera memperbaiki kerusakan pada sejumlah ruas jalan dan jembatan di daerah itu.

Pasalnya, telah berlangsung lama tanpa perawatan, sejumlah jalan vital di Aceh Tenggara belum juga diperbaiki pihak PUPR. Padahal usulan dan keluhan warga terkait perbaikan dan perawatan jalan dan jembatan kabupaten telah lama disampaikan.

Rudi, salah seorang pengguna jalan di Kutacane mengaku kecewa dengan kinerja dan rendahnya kepedulian pihak Dinas PUPR Aceh Tenggara menyikapi jalan kabupaten yang telah lama rusak dan tak diperhatikan.
Dana perawatannya setiap tahun dialokasikan Pemkab melalui dinas terkait, anehnya kendati dananya ada, namun kondisi jalan dan jembatan di ruas jalan kabupaten masih memprihatinkan.

Bahkan, sambung Arafiq Beruh, warga Agara lainnya, masih banyak ruas jalan yang berlubang, amblas dan aspalnya terkelupas tanpa adanya perawatan dari pihak PUPR. Akibatnya pengguna jalan merasa kesulitan ketika melintas.

Contohnya kondisi jalan kabupaten ruas jalan Mbarung-Rambung Teldak, ruas jalan Lawe Kinga menuju Lapter Alas Leuser Kecamatan Semadam, ruas jalan Kuning-Rikit-Tenembak Bintang, ruas jalan Bandar Alas Leuser-Mbaksako dan beberapa ruas lainnya. Ditambah lagi beberapa jembatan yang rusak selama bertahun-tahun tanpa adanya penangan dari pihak berkompeten.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Agara, Bakri melalui Kasi Jalan, Safrizal kepada Waspadaaceh.com, Rabu (23/9/2020) mengakui, masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak dan masih perlu mendapat perhatian serius.

Kendati pihaknya telah melakukan perbaikan pada ruas jalan Barung-Kedataran, Kelapa Gading, Kuning, Pulo Latong dan pembangunan Box Carvet pada ruas jalan kabupaten lainnya, namun bila dibandingkan dana pemeliharaan rutin tahun 2020 yang hanya Rp2,6 miliar, dengan panjang ruas jalan kabupaten yang mencapai 1.000 Km lebih, dana tersebut jelas sangat tidak memungkinkan dan sangat tak sebanding.

Karena itu pihak Dinas PUPR Aceh Tenggara belum bisa berbuat banyak mengatasi jalan dan jembatan rusak di bumi “Sepekat Segenep,” apalagi tahun 2020 hampir 50 persen dana pemeliharaan dan perawatan dipangkas akibat COVID-19.

“Sebab itu, agar sebagian besar jalan rusak bisa ditangani, paling tidak dibutuhkan dana perawatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada sebesar Rp8 miliar per tahunnya,” ujar Safrizal menirukan keterangan Bakri, Kabid Jalan dan Jembatan.

Edi Syahputra, pemerhati sosial itu menegaskan, pihak PUPR jangan selalu berbicara masalah anggaran, kerusakan jalan di banyak tempat itu sangat membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan, pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang
No.22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1) : setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan
segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Ayat (2) : dalam hal pebuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (3) : dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah).
Ayat (4) : penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 273 tersebut di atas, secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa penyelenggara jalan harus mempertanggungjawabkan akibat hukum yang terjadi dari kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan karena kerusakan jalan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kata pemerhati sosial itu.

Kalau pihak PUPR beralasan sebesar 50 % anggaran 2020 dipotong karena Covid-19, faktanya di tahun 2020 ini masih banyak kegiatan yang dianggap tidak penting dan penggunaan anggarannya sangat mubajir, sama-sama kita ketahui di tahun 2020 ini ada beberapa kegiatan yang dinilai belum terlalu penting dan mendesak, tapi dikucurkan anggaran untuk itu, seperti penggantian lantai kramik pada Setdakab Agara, penggantian lantai kramik dan halaman RSU H. Sahudin Kutacane, pembuatan pos satpam di Dinkes Agara dan masih banyak lagi kegiatan yang lain. Mari kita lihat bersama-sama pada link http://lpse.acehtenggarakab.go.id disitu bisa kita ketahui, apa-apa saja kegiatan yang dinilai mubajir dan belum mendesak, tapi jalanan yang rusak itu permasalahan yang sangat penting dan mendesak, karena roda perekonomian masyarakat dan mengancam keselamatan serta jiwa para pengguna jalan di Kabupaten Aceh Tenggara ini.

Seharusnya Pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) memperhatikan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, sebut Edi Syahputra mengakhiri. (A.Sinulingga)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close