RIAU

Petani Mengeluh, Dam Parit Dibangun Tahun 2019 Tak Bisa Dimanfaatkan

Meranti, Joernalinakor.com— Petani Desa Lukun Kecamatan Tebingtinggi Timur sangat mengeluh sekali atas bantuan Pembangunan DAM Parit yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPDKP) Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebab, pembangunan yang bersumber dari dana DAK Bidang Pertanian tahun 2019 dengan biaya berkisar Rp.190 juta, yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani (Poktan) Bina Lestari Lukun Sejahtera tidak bisa dimanfaatkan.

Anuar Ibrahim (60) salah satu petani Desa Lukun menyampaikan dengan nada kesal, “Sejak pembangunan DAM Parit penahan air asin itu dibangun, air asin dengan senangnya masuk kelahan petani dan parahnya lagi air asin yang masuk tersebut terhambat untuk keluar, ini semua diakibatkan pembangunan DAM Parit tersebut tidak berfungsi dan sudah pecah-pecah dan ini semua dikerjakan dengan cara asal-asalan,”Jelas Anuar saat dijumpai media di salah satu Kedai Kopi Selatpanjang, Jum’at siang (12/06/2020)

Menurutnya, saat pembangunan DAM tersebut, mereka juga tidak ada konsultasi sama para petani, dan seandainya mereka bilang titik kordinat yang mereka bangun itu atas permintaan petani, itu semua tidak benar, mereka tidak pernah memberitahu kepada kami selaku petani untuk ditunjukan dimana titik kordinat yang bagus untuk dibangun sesuai keadaan tempat petani.

Sementara itu, Ketua Gapotan Junaidi sangat menyesali sekali atas kejadian ini dan Junaidi juga menjelaskan bahwa batuan DAM parit tersebut sebelumnya atas usulan gapoktan ke dinas sesuai dengan permintaan para petani.

“Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan karena pembangunan DAM Parit itu bukan kelompok Tani (Poktan) binaan yang dibetuk Musri alias pak Lek yang tergabung didalam Gapoktan kita, memang awalnya kelompok tani kami ini yang mengusulkan ke dinas, kini malah pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kelompok Tani (Poktan) Bina Lestari Lukun Sejahtera yang langsung di bentuk oleh Kepala Desa diketuai oleh Azuar untuk melakukan perkerjaan. Maka dari itu, Ketika mereka meminta tanda tangan Gapoktan tidak saya tandatangani,”Jelas Junaidi.

Dijelaskan, awalnya saya selaku ketua gapoktan yang mengusul ke dinas untuk memita bantuan DAM Parit itu sesuai dengan pemintaan para petani, setelah mendapat bantuan pembangunan DAM Parit saya sebagai ketua gapoktan dan poktan yang saya bentuk juga tidak dilibatkan. “Hal ini sudah saya sampaikan kepihak Dinas, dan pihak dinas dalam waktu dekat ini mau turun kelokasi untuk mengecek lansung,” tuturnya.

Atas permasalahan tersebut Herman salah seorang tokoh masyarakat Desa Lukun juga sangat merasa kesal dan kecewa bahkan menilai dalam pembangunan tersebut terindikasi ada konspirasi antara poktan dadakan dengan Kepala Desa setempat.

“Mengapa Kepala Desa bisa membentuk poktan secara dadakan, sementara poktan yang dibentuk oleh ketua Gapoktan itu sudah ada, maka dari itu setiap proyek Desa atau DDS /APBD memang seharusnya diawasi masyarakat, sebab masyarkat yang menikmati. “Untuk itu kita meminta kepada Kepala Dinas terkait maupun pihak penegak hukum mengusut tuntas permasalahan ini,” harap Herman.

Selain itu katanya, pembangunan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan titik kordinat awal, maka dari itu pembangunan yang dilakukan tidak bermanfaat bagi para petani, malah para petani tidak bisa bercocok tanam karena air asin masuk kelahan para petani.

“Pembangunan DAM Parit yang dibangun kelompok dadakan itu juga, jauh dari titik kordinat yang sebelumnya di usulkan lebih kurang 1200 M,” tambah Herman.

Arjuna selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lukun saat dihubungi media sepertinya “lempar badan” dan mengatakan bahwa ia hanya pengawas.”Perkerjaan itu tidak ada masalah, perkerjaan sudah selesai dan sudah serah terima kepada poktan, seharusnya poktan lah yang memperbaiki, memang ada yang pecah sedikit dan itu karena tekanan air dan kondisi tanah dilokasi juga tidak jauh dari pantai,” jelasnya.

Pada saat disampaikan mengenai mutu beton dan titik kordinat, ia sepertinya mengelak dan mengaku tidak mengetahuinya, ia mengaku hanya sebagai pengawas dan mendokumentasikan saja kegiatan tersebut untuk laporan keatasan, “Saya hanya pengawas dan tidak tau mengenai mutu beton dan titik kordinat pembangunan tersebut, dan itupun sesuai dengan permintaan para petani dan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan kita sudah menanyakan kepada para petani,
mengapa kita tidak konsultasi sama Gapoktan di Desa tersebut, karena pada saat itu gapoktan tidak bisa dihubungi,” kilahnya.

Sementara itu pihak Dinas maupun poktan pelaksana serta Kepala Desa belum bisa dimintai keterangan, hingga berita ini diterbitkan.( Jamal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *