Aceh

Rapat Komisi I DPRA, Pemerintah Aceh Dan KIP Aceh Sepakat Pilkada Aceh 2022

ACEH TENGGARA, Joernalinakor.com – Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sepakat Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota serta wakil di Aceh, dilaksanakan pada 2022 mendatang.

Kesepakatan itu ditempuh dalam rapat kerja Komisi I DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh dan KIP Aceh, Kamis lalu di Banda Aceh.

“Pilkada di Aceh merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Pilkada di Aceh digelar pada 2022 mendatang,” kata Ketua Komisi I DPRA Tgk Muhammad Yunus M Yusuf.

Memang, Pilkada serentak secara nasional diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan pilkada serentak secara nasional digelar pada 2024.

Namun, kata Tgk Muhammad Yunus M Yusuf, Aceh memiliki undang-undang khusus yang diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pilkada di Aceh digelar setiap lima tahun sekali, kata Tgk Muhammad Yunus M Yusuf yang juga anggota DPRA dari Partai Aceh.

Pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati, wali kota dan wakil di 19 dari 23 kabupaten dan kota di Aceh terakhir digelar pada 2017.

“Jadi, Pilkada berikutnya di Aceh digelar pada 2022. Pelaksanaan pilkada 2022 merupakan perintah undang-undang dan ini harus dilaksanakan,” kata Tgk Muhammad Yunus M Yusuf menegaskan.

Ketua Komisi I DPRA Aceh itu mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Aceh akan menyampaikan pelaksanaan Pilkada pada 2022 kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Berhubung pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, maka penyampaian pelaksanaan pilkada 2022 sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 ke Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI tertunda. Kami tunggu pandemi COVID-19 ini selesai,” kata Tgk Muhammad Yunus M Yusuf.

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekretariat Daerah Aceh M Jafar mengaku, Pada prinsipnya Pemerintah Aceh sepakat dengan DPRA, pelaksanaan pilkada digelar pada 2022. Ini mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2006.

“UU Nomor 11 Tahun 2006 yang dikenal dengan sebutan UUPA ini adalah undang-undang khusus yang bisa mengesampingkan aturan perundangan-undangan yang setingkat atau di bawahnya,” kata M Jafar.

Sementara itu, Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengaku, pihaknya siap melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Itu ditandai dengan usulan sekitar Rp200 miliar kepada Pemerintah Aceh.

Hanya saja, sejauh ini belum ada pemberitahuan tentang alokasi dana tersebut. Alasannya, Pemerintah Aceh sedang meminta penjelasan kepada Mendagri terkait kepastian Pilkada 2022 di Aceh.

“Sebenarnya, dalam mensikapi surat kami, Pemerintah Aceh berkonsultasi dulu dengan DPR Aceh sebagai mintra pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran. Apabila disepakati, selanjutnya baru diteruskan kepada Mendagri. Bukan langsung ke pusat. Kalau pun itu dilakukan, Pemerintah Aceh harusnya meminta kejelasan pelaksanaan, bukan anggaran,” sebut Samsul Bahri.

Begitupun, pihaknya menyambut baik adanya inisiatif dari Komisi I DPR Aceh, mengenai pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022. (Amri Sinulingga78)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close