Redaksional

MEDIA ONLINE JOERNAL INAKOR (MOJI)

PENERBIT

PT. MEDIA JOERNAL INAKOR

(SK.MENKUMHAM NO. AHU-0047587.AH.01.01.TAHUN 2018)

LEGALITAS :
Nomor Induk Berusaha : 8120011243504
Izin Usaha Industri : Sesuai dengan Kode KBLI
Izin Usaha Perdagangan : Sesuai dengan Kode KBLI
Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang / Jasa : Sesuai dengan Kode KBLI
Izin Usaha Pialang Berjangka : Sesuai dengan Kode KBLI
Izin Komersial / Operasional : Sesuai dengan Kode KBLI
Izin Lokasi dengan Koordinat : -6.8678293.107.5427654
*KBLI* (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

NOMOR REKENING MOJI :
☆ Bank BNI No : 0827947009 a/n
PT. Media Joernal Inakor
Bank Sulutgo No: 01601520004486 a/n
PT. Media Joernal Inakor
☆ Bank BJB No : 0102512391001 a/n
PT. Media Joernal Inakor

WARNING 

  1. Setiap Transaksi yang mengatas namakan Media Online Joernal Inakor harus melalui Rekening Resmi PT. Media Joernal Inakor
  2. Tidak Bertanggung Jawab apabila terjadi transaksi mengatas namakan Media Online Joernal inakor tidak melalui rekening resmi PT. Media Joernal Inakor
  3. Apabila Melakukan Transaksi mengatas-namakan Media Online Joernal Inakor di luar Rekening PT. Media Joernal Inakor merupakan pelanggaran Hukum
SUSUNAN PENGURUS PUSAT MOJI 
  • Owner & Pimpinan Perusahan : Marcky Polii
  • Penanggung Jawab : Marcky Poli
  • Wakil Penanggung Jawab : Amang Baden
  • Pimpinan Umum : Marcky Polii
  • Wakil Pimpinan Umum : Wawan Setiawan
  • Pemimpin Redaksi : Wawan Gunawan
  • Staf Redaksi : Suryana
  • Redaktur Pelaksana : Bubun
  • Manajer Marketing & Humas : Siti Aisyah
  • Mantenence IT : Danis Yogaswara
  • Desain Grafis & layout : Hapid Sobara
  • Bendahara : Titin Hermawan
Percetakan: PT Media Joernal Inakor

KEPALA PERWAKILAN WILAYAH :
JAKARTA: Rudy Londah, BANTEN: Handi Oktavianus, JAWA BARAT: Suryana, JAWA TENGAH: Rusmana, JAWA TIMUR: Syariffudin Abbas, ACEH : Mayor Purn. Muhammad, SUMUT: Irwansyah Daulay, LAMPUNG: Darul Qutni, SUMBAR: Eko Sumara, RIAU: Unandra M Saleh, BENGKULU: Beni. B, BANGKA BELITUNG: Evan Satriady, JAMBI: Fahlevi, SUMSEL : Tomi J Pisa, KALIMANTAN TIMUR: Andi P, SULAWESI SELATAN: Asri, SULAWESI TENGAH: Jamaludin, SULAWESI UTARA: Rolly Wenas, SULAWESI BARAT: Deddy Dores, MALUKU: Munawir Difinibun, NTB : Arjun, PAPUA: Antoni Ferdinan Okowally, PAPUA BARAT: Mario, GORONTALO: Roy Pombaile, KALIMANTAN TENGAH: Utin Indriyana S.sos

KAPERWIL, KABIRO DAN JURNALIS PELIPUTAN :

1. Provinsi DKI Jakarta:  (Kaperwil) Jurnalis : M. Irsyam

2. Provinsi Banten : Handi Oktavianus (Kaperwil), Jurnalis Kemitraan :
1. Marjuki
2. Hidayatullah
3. Sanwani
4. Hadari
5. Toha Supriyadi
Jurnalis Rilisan Berita :
1. Handi Oktavianus
2. Abdurohim
3. Badri
4. Nuryahman
5. Apit
6. Sarim
7. Rusdi
8. Binsar Gultom
9. Mahruroji
10. LASYEFVELANO

3. Provinsi Jawa Barat : Princeska C.A Polii (Kaperwil) Jurnalis : Feri Mustofa 

  • Kabiro Kota Bandung : Princeska Angelia
  • Kabiro Kota Cimahi : Halomoan Aritonang, Jurnalis : Badri Sarifudin, Adang Rohim
  • Kabiro Kab. Bandung Barat : Iman Mustakin, Jurnalis : Tumpal S Lubis
  • Kabiro Kab. Bandung : Didin
  • Kabiro Kab. Tasikmalaya : Deni Husaeni, Jurnalis : Alvin, Indra.
  • Kabiro Kab. Purwakarta : Apit Suryana, Jurnalis : Didin, Ronal, Memet
  • Kabiro Kab. Sumedang : Lut Mustofa, Jurnalis : Jajang Kurnia
  • Kabiro Kota/Kab. Bekasi : 
  • Kabiro Kab. Bogor :  
  • Kabiro Kota/kab Sukabumi : 
  • Kabiro Cianjur : 

4. Provinsi Jawa Timur : Syariffudin Abbas (Kaperwil)

  • Kabiro Kab. Pasuruan : Padang Saputra
  • Kabiro Kab. Bojonegoro : Ahmad Muchtarom
  • Kabiro Kab. Pamekasan : Bahrul

5. Provinsi Jawa Tengah : Rusmana (Kaperwil), Jurnalis : 

  • Kabiro Kab. Banjarnegara : Mochamad Roestimo

6. Provinsi DI Yogyakarta : Agung Prakoso

7. Provinsi Sulawesi utara : Kaperwil : Rolly Wenas. S.sos, Jurnalis Provinsi Sulut : Vendry Karamoy, Noval Uber, MR Mamonto, Vecky S Weol.

  • Reporter MNJI TV : Fandah Polii. SE, Aniza Talibo
  • Kabiro Kota Manado : Fandah Polii. SE
  • Kabiro Kab. Minsel : Noldy Poluakan
  • Kabiro Kab. Boltim : MR Mamonto
  • Kabiro Kab. Bolmong : Ibrahim Nata
  • Kabiro Kab. Minahasa : 
  • Kabiro  Kota Tomohon : Jolly Polii
  • Kabiro  Kota Bitung : Noval Uber
  • Kabiro Kab. Mitra : Jein Zeke

8. Provinsi Sulawesi Tengah : Jamaludin (Kaperwil), Jurnalis : 

9. Provinsi Sulawesi Selatan : Asri (Kaperwil), Jurnalis : Rusdi

  • Kabiro Kota Pare Pare : Suaib
  • Kabiro Kabupaten Jeneponto : Andi

10. Provinsi Gorontalo : Roy Pombaile (Kaperwil)

11. Provinsi Sulawesi Barat : Dedy Dores (Kaperwil), Jurnalis :

12. Provinsi Maluku : Difinubun Munawir (Kaperwil)

  • Kabiro Kab. Buru Selatan : Sukur Ngadihu

13. Provinsi Sumatera Barat : Eko Sumara (Kaperwil)

14. Provinsi Sumatera Utara : Irwansyah Daulay (Kaperwil)

  • Kabiro Kabupaten Tap.Teng dan Sibolga : Irwansyah Daulay, Jurnalis : Herbert Roberto SitohangFerry Christian Natael Sitohang, Florentina Angel Nasution, Anggiat P. Tambunan
  • Kabiro Kepualauan Nias : Harita Suasana, Felirman

15. Provinsi Bangka Belitung : Evan Satriady (Kaperwil)

  • Kepala Liputan Babel : Hardiansyah, Jurnalis Babel : K Revandi A
  • Kabiro Pangkalpinang : M Gaga Alban
  • Kabiro Bangka Tengah : Heri kesinggier
  • Kabiro Bangka Barat : Subuhadi
  • Kabiro Bangka : Ivan Firnanda
  • Kabiro Bangka Selatan : Yustiansyah, Jurnalis Bangka Selatan : Amirudin.
  • Kabiro Belitung : Henderi, Jurnalis Belitung : Rudi Setiawan 

16.Provinsi Riau : Unandra M. Saleh (Kaperwil), Jurnalis : Sartunis

  • Kabiro Kab.Kampar : Linda Suryani
  • Kabiro Kab. Rohil : Suyitno
  • Kabiro Kab. Kepulauan Meranti : Jamaludin

17. Provinsi Lampung : Darul Qutni (Kaperwil)

18. Provinsi Bengkulu : Beni B. (Kaperwil)

19. Provinsi Sumatera Selatan : Agus Taha

20. Provinsi Jambi : Fahlefi, S.IP (Kaperwil), Jurnalis : Heri Haryanto AJ, Hardiansyah, Jaenal.

  • Kabiro Kab. Tanjung Jabung Barat : Daeng Rahman

21. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Mayor Purn. Muhammad (Kaperwil)

  • Kabiro Kab. Aceh Tenggara : Muhammad Husni, Jurnalis : Muhammad Husni, Amri Simalungan
  • Kab. Nagan Raya &  Abdya : Jurnalis : Sukma Afrizal, Zainal Abidin

22. Provinsi Papua : Antoni Fredinan Okowally, S.Pd.K (Kaperwil

23. Provinsi Papua Barat : Mario (Kaperwil)

24. Provinsi Kalimantan Tengah : Utin Indriyana, S.sos (Kaperwil)

25. Provinsi Kalimantan Timur : Andi P (Kaperwil)

LEMBAGA – LEMBAGA PELINDUNG :

Lembaga Swadaya Masyarakat 

INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI

Lembaga Bantuan Hukum

INAKOR FOR JUSTICIA

Pedoman Media Siber

Oleh

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

  1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana Internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    • Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    • Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    • Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

  1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
    3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  5. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  6. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  7. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
    2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
    3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

  1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Back to top button
Close