AcehPemerintahan

Refleksi Dalam Penguatan Perdamaian Aceh

ACEH TENGGARA, Joernalinakor.com – BRA (Badan Reintegrasi Aceh) sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan melaksanakan reintegrasi dan penguatan perdamaian Aceh merasa penting untuk menyampaikan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat perdamaian dan mencegah berulangnya konflik di Aceh, demikian disampaikan oleh Fakhrurrazi Yusuf, SE. M. Si selaku ketua BRA saat ini.

Ketua BRA lebih lanjut menyatakan bahwa penguatan perdamaian harus menjadi pondasi dasar pembangunan Aceh. Perdamaian tidak hanya selesainya perang, namun menjaga dan memenuhi perjanjian damai adalah langkah strategis memperkuat perdamaian Aceh, demikian ucapnya.

Perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Mardeka) belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat perlu menyusun langkah konkrit untuk rencana staregis penyelesaianya, demikian tuturnya.

Alokasi anggaran yang memadai serta komitmen penuh para pihak akan membantu Badan Reintegrasi Aceh melaksanakan tugasnya dengan baik. Tambah ketua BRA yang populer dipanggil Pak Sayed atau Waled di kalangan masyarakat Kombatan.

Minimnya anggaran yang di alokasikan Pemerintah Aceh dan tanpa dukungan anggaran APBN menjadi kendala utama bagi BRA melaksakan tugasnya. Perubahan qanun aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh tentang Tata Cara Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Pasal 10 ayat 2e dan seterusnya telah menegaskan pengalokasian dana otonomi khusus untuk penguatan perdamaian yang diatur secara teknis melalui peraturan Gubernur Aceh, demikian beber Sayed kepada awak media.

Dengan dasar tersebut sudah sepatutnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakanya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dan memadai untuk pelaksanaan penguatan perdamaian Aceh, ulas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh itu.

Pemenuhan hak masyarakat korban konflik, mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan Tapol/Napol yang memperoleh amnesti tidak dapat ditunda. Pelaksanaan jaminan sosial, penyediaan lahan pertanian, penyediaan lapangan pekerjaan adalah hak yang harus dipenuhi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat di Aceh.

Ketua BRA menambahkan juga disisi lain, memorialisasi dengan pembangunan musium perdamain dan pendidikan perdamaian Aceh menjadi jalan dalam membangun generasi baru di Aceh yang lebih baik dimasa depan.

Badan Reintegrasi Aceh adalah bahagian kecil dari Pemerintah Aceh, namun perlu dipahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya akan menjadi bencana bagi masa depan Aceh jika tidak terselesaikan dengan baik dan sempurna. Tutup Sayed mengakhiri. Rabu,20/05/2020. (Amri Sinulingga78)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close