CorruptionUtama

Siapakah Di Balik Oknum (Pungli) Pungutan Liar Di Kota Cimahi.

Cimahi, Joernalinakor.com – Informasi pungutan kepada beberapa lurah di kota Cimahi yang di lakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sang penguasa kota Cimahi semakin senter menjadi pembicara oleh warga.

Sumber yg bisa di percaya yang bertugas di kota cimahi kepada media ini mengatakan dan merasa keberatan dengan prilaku yang di lakukan oleh oknum yang menjual nama sang pengusaha untuk melegalkan kebiasaan buruk dengan cara melakukan pungutan bahkan terkesaan pemerasaan.

“Terlalu sering saya di suruh mengumpulkan sejumlah uang dengan nominal yang lumayan besar bagi ukuran kami, bahkan biaya untuk kegiatan partai pun saya di wajibkan mengumpulkan uang dan kaos, dari mana kami harus mendapatkan uang – uang yang diinginkan tersebut.” ungkap sumber tersebut.

Sementara SU yang di sebut sumber dan di duga sebagai pengepul atau yang di sering meminta sejumlah uang kepada sumber saat ditemui media ini yang bersangkutan hanya mengatakan No Coment, meskipun awalnya mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena terbentuk loyalitas.

Sementara itu Ketua Umum LSM KOMPAS RI Fernando sianturi saat dimintai tanggapan mengatakan, upeti dan pungli atau yang di akrab dengan sebutan pungutan liar, adalah ibarat dua sisi mata uang.

Upeti sifatnya berupa setoran yang diciptakan dan di lakukan dari atasan kepada bawahan karena dianggap telah berjasa.

Pungutan liar adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau pejabat tertentu dengan cara meminta sejumlah uang atau barang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan atau bahasa kerennya pemerasan.

Penyalahangunaan wewenang, jabatan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin tersebut di karnakan oknum yang melakukan pungutan liar karena faktor mentalnya.

Punguntan liar dapat disamakan dengan perbuatan pemerasan dan penipuan apalagi kalau di lakukan oleh oknum pejabat lebih tinggi kepada bawahannya dengan alasannya loyalitas.

Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya enam tahun.

Lebih lanjut Fernando mengatakan kalau memang itu terjadi dikota cimahi sangat di sayangkan, walikota harus cepat bertindak untuk mengklarifikasi info ini karena sangat merugikan nama baik beliau dan aparat yang berwajib segera bertindak.

“Kasihan kalau nama walikota dijual untuk kepentingan pribadi dengan cara menjual namanya dan kalau perlu pihak berwajib segera turun tangan dan menindak oknum – oknum tersebut, kalau perlu tidak usah di beri jabatan dan kalau bener itu perintah dari Walikota, Walikota harus segera cepat di hentikan supaya tidak masuk ke ranah hukum.” tegasnya.. (Tim tabloid cerdas / Moji)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close