Utama

Terkait Persoalan TPSA Bagendung. BALHI ingatkan Pemkot Cilegon jangan Mencontohkan Ke Publik Untuk melanggar Aturan.

CILEGON, Joernalinakor.com – Persoalan pembuangan sampah kabupaten Serang ke TPSA Bagendung kota Cilegon Mendapatkan Kritikan keras dari Banten Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI).

Menurut ketua Umum BALHI mengatakan terkait kerjasama pengelolaan sampah antara wilayah kota administrasi pemerintah kota Cilegon dan Kabupaten Serang mesti adanya kajian, itu salah satu bagian dari aturan yang harus di tempuh.

“Jangan sampai kegiatan yang di lakukan tersebut (kerjasama pengelolaan sampah) bertentangan atau melanggar aturan yang ada, pemerintah daerah seharusnya menerapkan tentang Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang PPLH dan juga Perda (Peraturan Daerah) Kota Cilegon No.10 tahun 2018. Jangan sampai undang-undang dan perda tersebut di langgar”Tegas Heri A Sukri Jum’at (30/09/2022).

Lanjutnya seandainya Undang-undang dan Perda itu di langgar oleh pemerintah Cilegon khusunya Dinas Lingkungan Hidup kota Cilegon apa kata masyarakat. Sama saja pemerintah daerah mencontohkan kepada masyarakat cilegon untuk melanggar aturan baik Undang-undang dan Perda.

“Karna yang kita tahu kegiatan yang ada di TPSA bagendung sudah di luar kebijakan Amdal awal, seperti adanya pabrik BBJP atau lokasi pengelolaan jumputan, apakah ada PGB (Persetujuan Gedung Bangunan) atau yg biasa di sebut IMB, dan itu merubah lingkup lingkungan yang ada yang sudah dituangkan dalam Amdal Awal, terus lagi penambahan jumlah kubikasi atau tonase sampah yang masuk dalam TPSA Bagendung, sesuai kah dengan daya tampung daya dukungnya”ungkapnya.

Heri menegaskan bahwa kerjasama pengelolaan sampah antar wilayah Kabupaten/kota administrasi itu ada aturan dan persetujuannya bahkan ada izinnya bukan saja MOU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Cobalah pemerintah kota Cilegon jangan serampangan, taat aturan apalagi aturan yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri (Perda), jangan sampai ada image Dinas LH kota Cilegon mencontohkan kepada publik untuk melanggar aturan”Ungkap Heri.

Kita sih khawatir, dalam hal pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota ada aturan yang ditabrak yang padahal juga bersentuhan langsung dengan kas daerah, baik penerimaan ataupun pengeluaran kas daerahnya, dan lalu tidak ada dasar aturannya.