RIAU

Tiga Koalisi LSM di Kab. Meranti Memohon Ke Bupati Melakukan Pengecekan Kembali Pengelolaan Dapur Arang di Tanjung Jangkang menggunakan Hutan Bakau

Selatpanjang, Joernalinakor.com – Koalisi LSM Kabupaten Kepulauan Meranti memohon agar Bupati Kepulauan Meranti,Drs.H.Irwan Nasir.MSi melakukan tinjau ulang terkait pengelolaan kayu arang yang bahan bakunya dari hutan mangrove lokasi dapur arangnya terletak di Tanjung Jangkang Desa Tanjung Darultakzim Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sekalian dicex juga status perizinan Usahanya yanga berpayung Hukum Koprasi Silva, SK.105 HK/Kpts/VI/2014,kata Ponimin alias Atang Pemilik Panglong Arang saat ditanyakan Tiga LSM Berkunjung Minggu 10/05/2020 sekira pukul 10:00 Wib, disinyalir dan diduga disalahgunakan oleh Koperasi semacam mendapat izin untuk membabat dan menjarah hutan kayu bakau (mangrove) di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi bahan baku industri pengolahan arang. Hal tersebut dibeberkan 3 Koalisi LSM kepada awak Media .

Menurut Kasam alias Wak Kasam ,selaku Ketua Exsekutif Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bahwa diduga dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 yang berbunyi,HTR ( Hutan Tanaman Rakyat) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur,sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan,pembibitan,penanaman,pemeliharaan,pemanenan,dan pemasaran. Sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (3). “Pembangunan HTR ditanam di hutan produksi yang tidak produktif sebagaimana yang dimaksud dalam PP No.6 Tahun 2007,Pasal 37 huruf b,sampai saat ini tidak terealisasi oleh pemegang izin (Koporasi Silva red).

Akibatnya,penebangan dan penjarahan hutan mangrove secara liar yang dilakukan oleh Koperasi Silva, pengusaha dapur arang dengan memanfaatkan warga desa di Kabupaten Kepulauan Meranti terus merajalela, disinyalir izinnya tidak sesuai dengan prosedur izin,maka ada indikasi negara dirugikan dari pembayaran PSDH dan DR.,”ujar Wak Kasam .

Lebih lanjut lagi ditambahkan Jamaludin Ketua LSM Pemantau Kinerja Pelayanan Publik DPD Kabupaten Kepulauan Meranti memaparkan,dari tahun 2007 hingga 2020 kurang lebih ada sejumlah 100 unit dapur arang pengolahan arang bakau (panglong arang-red) yang diakomodir oleh koperasi silva tidak ada memiliki izin yang mereka gunakan untuk bahan baku produksinya. Pertanyaannya,izin apa yang mereka kantongi,dan sama siapa mereka bayar PSDH dan DR untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) terhitung selama 13 (Tiga Belas) tahun produksi tanpa memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan P.23/Menhut-II/2007 Pemohon Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat sebagimana yang di jelaskan dalam ayat (1),Yang dapat memperoleh IUPHHK-HTR adalah : (a). Perorangan,dan (b). Koperasi. Dan ayat (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,adalah Koperasi dalam skala usaha mikro,kecil,menengah dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar hutan.

“Sebagaimana diketahui bahwa, pengurus koperasi dimaksud tidak ada warga desa disekitar lokasi izin IUPHHK-HTR yang dikantongi oleh koperasi Silva tersebut.

Intinya, pihak pengurus koperasi Silva dimaksud telah melakukan pembohongan publik dan merekayasa data-data,dan persyaratan permohonan IUPHHK-HTR yang mereka mohonkan kepada pemerintah,sehingga pemerintah pusat menjadi kecolongan,”papar Jamaludin.

Senada itu kata Bachtiar Selaku Ketua Umum LSM Suir Sejati Kabupaten Kepulauan Meranti, sejumlah kurang lebih 100 unit dapur arang yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti juga penjarahan hutan dengan menebang kayu hutan jenis nyirih dan jenis kayu campuran yang digunakan para panglong arang untuk kayu bakar dapur arang sejumlah 100. unit dapur arang yang ada. Masing-masing dapur arang (per-unit dapur arang) menggunakan kayu bakar untuk setiap rotasi produksi kurang lebih menimal 20 ton timbang per-dapur arang.

Artinya, dalam setiap produksi/40 hari, dapur arang menggunakan kayu bakar minimal 4.400 ton timbang kayu hutan jenis nyirih dan jenis kayu campuran. “Pertanyaannya, izin apa yang mereka kantongi membabat kayu hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan kemana mereka bayar PSDH dan DR-nya. Oleh karena itu kita koalisi LSM Kabupaten Kepulauan Meranti meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti agar segera mencabut IUPHHK-HTR Koperasi Silva dengan berdasarkan PP Nomor : 55/Menhut-II/2011,BAB IX,Pasal 26,Huruf (b) dan Pasal 27,Huruf (b) serta Pasal 29,Ayat (2),”tandas Bachktiar.(***red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *