RIAU

Unandra Ketua LSM Inakor Riau Minta Pemerintah Lebih Transparan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Covid-19 di Riau

PEKANBARU, Joernalinakor.com – Unandra M.Saleh SH yang Biasa dipanggil Nandra Asal Kelahiran Selat Panjang yang diamanahkan Memimpin Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Indepen Nasional Anti Korupsi(INAKOR)Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau minta Pemerintah agar lebih Transparan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Covid-19 di Propinsi Riau.

Musibah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau yang dikenal dengan sebutan virus Corona, telah menjadi suatu perhatian dunia termasuk Indonesia. Untuk menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan anggaran dana yang bersumber dari anggaran belanja yang merupakan uang rakyat.

Unandra M.Saleh SH Jumat (8/4/20), meminta kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta Pemerintah Kota (Pemkot), untuk transparan dalam pengelolaan dan penyaluran dana penanggulangan serta dana kemanusiaan covid-19 ini.Cetusnya.

“Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa anggaran APBD Pemprov, Pemkab, dan Pemkot di Riau telah dilakukan penyesuaian untuk mengatasi penyebaran dan bantuan kemanusiaan covid-19 ini. Dana yang disiapkan pemerintah puluhan hingga ratusan miliar, untuk itu perlu kiranya adanya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dan tersebut,” jelas Unandra.

Selain itu, ia juga Berharap kepada pemerintah untuk mengumumkan dana-dana yang dipakai dan yang akan dipakai sesuai prosedur.

“Kita minta juga, agar peruntukan dana penanggulangan tersebut diekspos dan ada pres rilisnya agar mudah bagi teman-teman awak media mempublikasi atau mengeksposnya ke media masing-masing,” ujar Ketua Inakor Unandra yang biasa disapa Nandra juga salah satu berprofesi Jurnalis/Reporter di Media Nasional Joernal Inakor.com Propinsi Riau.

Selain itu Nandra juga menyampaikan bahwa, pemerintah agar berhati-hati dalam pengelolaan dana bantuan covid-19 tersebut karena banyaknya dana yang bersumber dari APBD dialihkan untuk mengatasi dan menanggulangi bencana non alam tersebut, termasuk dana kemanusiaan akibat virus tersebut.

“Kita ingatkan ke Pemerintah khususnya Pemprov Riau dan Kabupaten-Kabupaten untuk berhati-hati, dan terbuka dalam penggunaan dana bantuan covid-19 tersebut. Jangan sampai terjadi penyelewengan atau korupsi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan tersebut,” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid-19. Sebab pandemik Corona sudah digolongkan bencana nasional, sehingga siapapun pelakunya diancam pidana berat.

Ketentuan pidana itu tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasannya, bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, maka dapat dikenakan dengan pemberatan berupa ancaman pidana mati.bebernya Nandra.

Ketua Inakor Riau ini juga meminta kepada pemerintah khususnya Riau, untuk memberikan data atau salinan penggunaan atau peruntukan dana tersebut, agar dapat dilakukan monitoring dan sehingga adanya keterbukaan atau transparansi.

“Kalau bisa, berikan awak media salinan sumber  dana-dana yang ada untuk menanggulangi Covid-19 ini. Hal ini agar kita bisa memonitoring semua kegiatan dan penggunaan dana tersebut,” tambah nandra.

Selain itu, ia juga berharap pihak penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk dapat bekerjasama dalam melakukan pemantauan dalam penggunaan atau penyaluran dana bantuan covid-19 tersebut.

“Kita akan bekerjasama dengan pihak penegak hukum yang ada untuk bersama-sama mengawasi dana bantuan covid-19 tersebut, agar harapan kita tidak terjadi penyalahgunaan atau praktek KKN dalam penyaluran dana bantuan tersebut,’ harap Nandra.**(rilis tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *