RIAU

Unandra M.Saleh Ketua LSM Inakor Propinsi Riau Soroti Dan Kecam Pembuangan Limbah Sagu Ke Laut

SELAT PANJANG, Joernalinakor.com – Kabupaten Kepulauan Meranti, selama ini dikenal sebagai kota sagu. Selain sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani sagu, industri pengolahan sagu  juga tumbuh subur di daerah ini.

Sementara itu, Dari data yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti baru-baru ini, jumlah industri sagu telah mencapai kurang lebih dari 100 an unit. Peningkatan limbah juga semakin banyak yang dihasilkan produsen tepung ini.

Dari Pantauan Unandra Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi(LSM INAKOR) Propinsi Riau, beserta Anggotanya Wak Kasam selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi(LSM INAKOR)Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu industri sagu yang terletak di Sungai Penekat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Dua Minggu yang lalu air limbah sisa pengolahan (repuh), langsung dialirkan ke sungai. Padahal pengelola kilang sagu (industri pengolahan sagu red) jelas-jelas mengetahui jika limbah tersebut akan mengalir ke laut.

Karim, pemilik/ pengelola kilang sagu diwakili oleh Kraninya alias anak buah nya yang tidak mau namanya disebutkan menjelaskan ke Unandra bahwa tempat pembuangan limbah yang mengarah ke sungai sudah dibendung/ditutup karena sudah dapat larangan dan peringatan dari Pemerintah,”jelasnya.

Unandra mengatakan” bahwa benar bendungan sudah dibuat namun bendungan tersebut terlalu rendah sehingga apa bila hujan akan terjadi banjir dan meluaplah limbah sagu tersebut akhirnya hanyut dan mengalir ke sungai atau kelaut,”katanya.

Aktifitas pembuangan limbah sagu ke sungai ini diduga tidak lepas dari kurangnya  pengawasan DLH Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 100an industri pengolahan sagu yang ada, limbah yang dihasilkan bisa mencapai puluhan ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri menengah.

Bahkan, sebagian industri kecil juga membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut jelas membuat air sungai menjadi kotor dan tercemar, kata Unandra dihadapan Awak media nasional Joernalinakor.com

Sementara DLH Kepulauan Meranti Diduga hingga saat ini hanya sebatas melakukan sosialisasi Industri pengolahan air limbah (IPAL) tanpa ada tindakan tegas.

Wak Kasam Selaku Ketua DPD LSM Inakor Kabupaten Kepulauan Meranti ini dulu pernah memberi laporan secara tertulis dan secara lisan, terkait limbah sagu yang mencemari perairan Kepulauan Meranti ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Jum’at (28/9/2018).

Hendra Putra saat menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup ditahun 2018 mengaku telah melakukan sosialisasi penanggulangan pencemaran limbah industri kecil non limbah B 3. Dalam sosialisasi tersebut DLH mengundang pemilik pabrik sagu yang belum memiliki IPAL (Industri Pengolahan Air Limbah) pada beberapa bulan yang lalu.

“Kita sudah sampaikan ke pengusaha  agar mereka mengelelola limbah dengan baik. Seperti sistem pengelolaan limbah ini terpadu,” kata Hendra Putra.

Hendra Putra menjelaskan, seharusnya  setiap kilang wajib memiliki IPAL. Sehingga, limbah yang dihasilkan dari kilang tidak langsung dialirkan ke laut karena bisa mengganggu keberadaan biota laut.

Laut menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (“UU Kelautan”) adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”) pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara dilakukan berdasarkan wawasan Nusantara.

Lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UU 32/2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlu diketahui bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Jadi laut sebagai bagian dari lingkungan hidup wajib dillindungi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Terhadap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU 32/2009, yakni: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU 32/2009, yakni: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

“Pabrik sagu memang biasanya berada di pinggiran laut. Mereka memanfaatkan laut untuk membuang limbahnya. Kami juga menginformasikan bahwa mereka tidak melakukan pengolahan air limbah sebelumnya. Saat ini masih beberapa pabrik yang sudah memiliki IPAL ,”ujarnya.

Irmansyah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan melalui Kasi, dan Kabid Saat dikonfirmasi bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan kroscex kelokasi Kilang sagu yang diduga membuang limbah sagunya ke sungai atau laut dan apa bila nanti ada temuan yang membuang limbah nya ke sungai atau kelaut maka kami pihak Dinas akan memberi peringatan, sanksi hukum dan efek jera, ungkapnya.

Harap Unandra M.Saleh Selaku Ketua LSM INAKOR DPW Propinsi Riau Agar Pihak Dinas Terkait Melakukan Tinjau Ulang kelokasi Kilang Sagu dan Lokasi Pembuangan Limbahnya, apa bila ditemukan ada Kilang Sagu yang langsung membuang limbahnya kesungai atau kelaut langsung diberi Sanksi Hukum atau Efek jera agar bisa memberi contoh ke Kilang Sagu lainnya, pungkas Unandra. (Moji)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *