CianjurJawa BaratPemerintahan

Video Teleconfrence Bersama Mendagri RI

KAB. CIANJUR, Joernaliankor.com – Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, H. Aban Subandi bersama Para Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, mengikuti jalanya video conference Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Ruang Garuda, Pendopo Kabupaten Cianjur, Jum’at 03 april 2020.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kemendagri DR. Ir. Muhammad Hudori,M.Siyang memimpin rapat mengatakan tujuan rapat itu adalah untuk kembali menyosialisasikan KEPPRES No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pihaknya ingin mengetahui sejauh mana progress pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aturan tersebut yaitu dengan melakukan relokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Pemerintah Daerah diharapkan untuk segera melakukan refocussing anggaran dengan tiga tujuan utama yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak secara ekonomi, dan jaringan pengaman sosial (social safety net). Laporan atas refocussing anggaran ini diharapkan segera disampaikan kepada Kemendagri” ungkapnya

Pada kesempatan tersebut Kemendagri juga meminta kepada pemerintah daerah agar segera melaporkan hasilnya dalam waktu paling lambat 1 Minggu.

“Mohon segera laporkan ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) mengenai refocussing paling lambat 7 hari setelah hari ini,” tegasnya

Selain itu, Intruksi MENDAGRI RI bagi Gubernur, Bupati, Walikota, Agar masyarakatnya tidak mudik, namun jika ada masyarakat yang mudik untuk melakukan isolasi mandiri dan menyiapkan tempatnya. Sembako harus aman demi keberlangsugan hidup, Aktifitas perusahan indrustri dan usaha kecil tetep berjalan seperti biasa agar tidak terjadi adanya resiko sosial.

Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si, lebih rinci menjelaskan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2020 sedikit berbeda dengan PERMENDAGRI yang lain. Diantaranya PERMENDAGRI ini dibuat karena adanya suatu kondisi yang urgen.

“Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan belanja tidak terduga (BTT) dan bisa melaksanakan penjadwalan ulang kegiatan,” ujar dirjen.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa relokasi dan refokusing anggaran tidak hanya diinstruksikan kepada dinas kesehatan (dinkes) di daerah tetapi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat penugasan penanganan Covid-19 boleh mengusulkan rencana belanjanya dengan mekanisme tambahan uang (TU). (Humas Setda Cianjur) Adm.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close